header_ads

Linguaphone.id

DPRD Soroti Kursi Wakil Bupati Bogor

BERITA BOGOR - Kursi Wakil Bupati Bogor masih dibiarkan kosong. 

Posisi Wakil Bupati Bogor dinilai sejumlah kalangan menjadi salah satu bentuk ketimpangan kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Seiring dengan terjawabnya surat rekomendasi perihal pengisian kekosongan pendamping orang nomor satu itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak agar proses pemilihan dipercepat. 

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ade Sanjaya mengatakan, dengan adanya surat jawaban itu, artinya sudah tidak ada alasan lagi untuk mengulur-ngulur waktu pembahasan penetapan siapa yang pantas duduk sebagai orang nomor dua mendampingi Bupati Bogor, Nurhayanti. 

Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat sendiri akan melakukan rapat fraksi untuk menetapkan figur yang akan diusung menjadi wakil Bupati. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, fraksi partai demokrat sudah bisa menyepakati siapa yang bakal menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bogor ini dan kita serahkan ke Badan Musyawarah (Banmus),” tambahnya. 

Sementara, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor, Nuradi membenarkan telah menerima surat dari Kementrian dalam Negeri, Jum’at (8/5), terkait kekosongan Wakil Bupati Bogor, dan surat tersebut akan saya, diberikan langsung kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bogor, Senin (11/5), hari ini-red.

Menurutnya, soal surat dari Kementrian Dalam Negeri ini, pihaknya belum bisa menyampaikan apa isi dari surat tersebut. Karena baru akan diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Rohandi, sebab yang berhak adalah ketua Dewan. “Untuk masalah apa isi dari surat dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, silahkan langsung saja tanyakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, sebab saya tidak mempunyai kewenangan masalah surat itu,” ujar Nuradi. 

Untuk diketahui, jabatan wakil bupati berdasarkan Pasal 97 PP Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan, Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. 

Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Selain itu, pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap. 

Hasil pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah. (pakar/red)


Diberdayakan oleh Blogger.