header_ads

Linguaphone.id

Pengadaan Barang Jasa Desa Perlu Diawasi

Pemerintah Kontrol Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa 

Pemerintah Kabupaten Bogor terus lakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa melalui sosialisasi tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa sebagai implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sosialisasi diberikan kepada unsur aparatur desa dan kecamatan se-Kabupaten Bogor di ruang Serbaguna I, Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (26/3/2015).

Mewakili Bupati Bogor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lita Ismu, mengatakan kegiatan ini dapat berguna mengingat tantangan pengadaan barang dan jasa dewasa ini semakin kompleks. Pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa yang dananya berasal dari APBD harus efisien, efektif, transparan, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, peran penyedia barang dan jasa sangatlah penting bagi pemerintah Kabupaten Bogor terutama dalam menunjang program-program pembangunan. Namun, penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa harus dilakukan dengan berhati-hati dan tertib administrasi, sudah bukan saatnya lagi dilakukan tidak transparan. Maka penyedia barang dan jasa harus disiplin dan mengikuti aturan yang berlaku.

Sosialisasi di isi materi dari Direktorat Jendral Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kementrian dalam Negeri, La Ode Burchamaa D. Direktur Advokasi dan Penanganan Sanggah Wilayah II Direktorat Pengembangan Strategi dan Pengembangan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Rita Berlis. Serta perwakilan BPMPD Kabupaten Bogor. Selain Undang-Undang no.6 tahun 2014, pertemuan tersebut juga membahas Peraturan Kepala LKPP no.13 tahun 2013 tentang tata cara pengadaan di desa, juga membahas pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa Kabupaten Bogor. (rido) Edito: Imam Bhakti

Diberdayakan oleh Blogger.