header_ads

Kinerja Satpol PP Kabupaten Bogor

Publikasi Kinerja 
Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Bogor Tahun 2015

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam memelihara ketentraman dan menyelenggarakan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Satpol PP Kabupaten Bogor juga memiliki fungsi strategis dalam menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif, guna menunjang semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bogor melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. 

Satpol PP Kabupaten Bogor sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 

Guna medukung Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia sesuai dengan visi Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bogor, serta hasil masukan – masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholders), pada tahun 2015 ini ditetapkan tiga misi Satpol PP Kabupaten Bogor yaitu, Memelihara, Mengendalikan, Mengawasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Meningkatkan Profesionalisme Aparatur. 

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Satpol PP Kabupaten Bogor memiliki fungsi sebagai berikut : 
  • Penyusunan program, pemeliharaan ketentraman, penyelenggaraan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati ;
  • Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan ketentraman dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah ;
  • Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati ;
  • Pembinaan dan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja di daerah ;
  • Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketentraman, penyelenggaraan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya ; 
  • Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
  • Pelaksanaan ketatausahaan Satuan.

Program Kegiatan Satpol PP tahun 2015 

Pada tahun 2015 ini, Satpol PP Kabupaten Bogor memiliki sembilan program yang terbagi dalam lima program utama dan empat program pendukung, serta terdapat 68 kegiatan yang dilaksanakan. Lima program utama Satpol PP tahun 2015 antara lain :
  • Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (13 Kegiatan).
  • Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal (2 Kegiatan)
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur (3 Kegiatan)
  • Program Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (1 Kegiatan)
  • Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan (7 Kegiatan)
Sementara itu, empat program pendukung Satpol PP Kabupaten Bogor yaitu :
  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (14 Kegiatan)
  • Program Peningkatan sarana dan sarana Aparatur (11 Kegiatan)
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (7 Kegiatan)
  • Program Peningkatan, Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Keuangan (10 Kegiatan)

Potensi dan Permasalahan

Luas wilayah Kabupaten Bogor yang mencapai sekitar 266.390 km² atau 317.102 Ha, terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sekitar 5.331.149 jiwa, Kabupaten Bogor memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, galian atau pertambangan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Atas perkembangan Kabupaten Bogor tersebut, menimbulkan dampak permasalahan ketentramanan dan ketertiban umum, serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Permasalahan ketentramanan dan ketertiban umum yang muncul antara lain, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di tempat tempat keramaian yang berjualan di daerah milik jalan (damija). Lalu, keberadaan PSK  yang semakin marak di lokasi yang biasa digunakan sebagai warung remang remang. Serta keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang juga menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi di Kabupaten Bogor antara lain, keberadaan bangunan tanpa ijin (IMB) atau pun yang melanggar / menyalahi ijin yang diberikan seperti pelanggaran peruntukan dan fungsi bangunan, pelanggaran KDB, pelanggaran GSB, dan pelanggaran lainnya. Kemudian keberadaan reklame / spanduk / papan media promosi yang melanggar atau tanpa ijin, usaha peternakan tanpa dilengkapi perijinan yang seharusnya, galian liar atau pertambangan tanpa ijin yang keberadaannya sudah mengkahwatirkan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta keberadaan tempat hiburan atau tempat wisata tanpa ijin.

Program Kegiatan Yang Telah Dijalankan

Dalam mengatasi permasalahan ketentramanan dan ketertiban umum, serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sepanjang bulan Januari hingga Maret 2015, Satpol PP Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai macam kegiatan antara lain :
  • 13 Januari 2015, penertiban kios PKL di jalur masuk Taman Safari Indonesia, Desa Cibereum, Puncak Cisarua. Dalam penertiban ini, sebanyak 38 kios ditertibkan karena berdiri diatas damija yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
  • 16 Januari 2015, penertiban puluhan kios, lapak PKL, dan kolam pemancingan di Desa Tugu Selatan, Puncak Cisarua. Penertiban ini dilakukan, dikarenakan kios, lapak PKL, serta kolam pemancingan tersebut berdiri diatas lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dimana lahan tersebut akan dibangun fasilitas penunjang belajar mengajar bagi SMK Negeri Pariwisata Cisarua.
  • 20 Januari 2015, penertiban sejumlah bangunan yang terdapat di Hotel Seruni Puncak, Cisarua. 12 bangunan di Hotel Seruni ditertibkan karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan melanggar koefisien dasar bangunan.
  • 23 Januari 2015, melakukan operasi tempat hiburan malam di kawasan Kecamatan Cileungsi, serta hotel melati di kawasan Kecamatan Jonggol. Dalam operasi ini, terjaring belasan pekerja tempat hiburan malam yang tidak memiliki identitas dan pasangan mesum. Operasi ini dilakukan, karena disinyalir tempat hiburan malam dan hotel melati tersebut menjadi tempat peredaran minuman keras dan praktek prostitusi. 
  • 18 Februari 2015, melakukan kegiatan razia pelajar bersama satgas pelajar Kabupaten Bogor dan Polres Bogor di SMK Tridaya Cibinong. Kegiatan ini dilakukan, guna mencegah penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam, tawuran, dan kepemilikan materi pornografi.
  • 22 Februari 2015, penertiban PKL di sepanjang jalan raya Tegar Beriman Cibinong. Hal ini dilakukan demi menciptakan kenyamanan bagi para pengguna jalan, serta masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga atau berekreasi di kawasan ini.
  • 26 Februari 2015, penertiban sekitar 80 bangunan liar semi permanen yang dijadikan rumah makan, warung, dan tambal ban di kawasan jalan raya Jakarta – Bogor, Kecamatan Sukaraja, serta jalan alternatif Sentul – Kandang Roda, Kecamatan Babakan Madang. Bangunan tersebut ditertibkan karena melanggar garis sempadan sungai, damija, serta berdiri diatas jalur hijau.
  • 3 Maret 2015, penertiban PKL di kawasan Pasar Citereup I, penertiban ini dilakukan karena para PKL menggelar lapaknya pada akses jalan umum didalam kawasan pasar ini.
  • 18 Maret 2015, penertiban sekitar 200 PKL pasar Ciluar, Kecamatan Sukaraja. Hal ini dilakukan karena para PKL mendirikan lapaknya diatas saluran pengairan dan bahu jalan. Selain itu, penertiban ini dilakukan agar para PKL menempati kios yang ada didalam pasar Ciluar baru, guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan pedagang.

Pembongkaran sejumlah bangunan di Hotel Seruni Puncak – Cisarua, 20 Januari 2015

Penertiban PKL sepanjang jalan raya tegar beriman, 22 Februari 2015

Penertiban Bangunan Liar sepanjang Jalan Raya Bogor-Jakarta, 26 Februari 2015
Melakukan razia pelajar bersama Satgas Pelajar, 18 Februari 2015

Satpol PP Kabupaten Bogor juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak demi menunjang tugas pokok dalam mengatasi permasalahan ketentramanan dan ketertiban umum, serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Berbagai kegiatan tersebut antara lain :
  • 3 Februari 2015, rapat kerja bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor dan SKPD terkait, mengenai penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, di aula kantor Satpol PP Kabupaten Bogor, Cibinong.
  • 12 Februari 2015, rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Unit Satpol PP kecamatan, mengenai sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, di aula kantor Satpol PP Kabupaten Bogor, Cibinong.
  • 18 Februari 2015, memberikan pembinaan kepada 90 anggota perlindungan masyarakat (Linmas) Kecamatan Babakan Madang, di aula kantor Kecamatan Babakan Madang.
  • 9 – 10 Maret 2015, rapat koordinasi bersama 434 Lurah dan Kepala Desa mengenai sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, di aula kantor Satpol PP Kabupaten Bogor, Cibinong.
Kemajuan teknologi informasi juga turut dimanfaatkan secara maksimal oleh Satpol PP Kabupaten Bogor, melalui website (www. satpolpp.bogorkab .go .id), Satpol PP Kabupaten Bogor memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online, baik berupa pelayanan informasi seputar kegiatan Satpol PP Kabupaten Bogor, maupun content pengaduan atau laporan langsung dari masyarakat mengenai permasalahan ketentramanan dan ketertiban umum, serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Bogor. (Adv) 
 .
20/4/2015
20/5/2015


Diberdayakan oleh Blogger.