header_ads

Linguaphone.id

Diskominfo Gelar Forum Diskusi PPID Pembantu

BERITA BOGOR - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor kumpulkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.  

Guna memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Bogor Diskominfo mengumpulkan para pejabat terkait dalam Forum Diskusi yang digelar di ruang rapat kantor Diskominfo, Cibinong, Kamis (19/3/2015). 

Sekretaris Diskominfo, Sony Abdussukur menjelaskan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi telah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

"KIP bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Alhamdulillah tahun 2014 Kabupaten Bogor menjadi juara umum implementasi keterbukaan informasi publik tingkat Jawa Barat. Tentunya hal ini merupakan sebuah prestasi yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan", papar Sony.

Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai PPID pembantu berdasarkan keputusan Bupati Bogor, yang memiliki kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Humas Protokol dan Umum R.Ruddy Gandakusumah, mengatakan dalam hal informasi publik, setiap orang memiliki hak memperoleh infoemasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan aturan undang-undang dan menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. 

Akademisi bidang KIP Mahi M.Hikmat menjelaskan, kewajiban badan publik berdasarkan pasal 7 UU no 14 tahun 2008 yakni menyediakan dan memberikan informasi, menetapkan standar prosedur operasional, menunjuk dan mengangkat PPID, menyediakan sarana dan prasarana, menetapkan standar biaya, menyediakan anggaran, menanggapi keberatan dan membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.

Mediasi tersebut, lanjut Mahi, adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi dan hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. (Rilis Dislominfo Kabupaten Bogor)



Diberdayakan oleh Blogger.