header_ads

Bogor Butuh Tempat Pembuangan Sampah

BERITA BOGOR - DKP Kabupaten Bogor berharap TPPAS Nambo dapat beroperasi tahun 2016 mendatang. 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor akan mendorong Provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan proses pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo.

Menurut Kepala DKP Kabupaten Bogor, Subaweh, tepat Bulan April 2015 mendatang pemenang tender unit ITF (Intermediate Treatment Facility) bisa diketahui. Pihak Pemprov Jawa Barat juga telah diundang rapat ke Gedung Sate pada Selasa (24/2) lalu. "Saat ini, pemprov masih belum menyelesaikan teknis dana kerohiman bagi desa yang terkena dampak pembuatan TPPAS Nambo," katanya kemarin.

Mengenai perpanjangan kontrak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, pihaknya mengaku belum mendapat pengajuan permohonan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Biasanya nanti enam bulan sebelum masa berakhir perjanjian. Berakhirnya sendiri Desember 2015. Jadi kemungkinan pengajuannya nanti Juni,” terangnya.

Untuk diketahui, Gubernur Jawa Barat dan 3 kepala daerah pengguna TPPAS Nambo sudah menandatangani Perjanjian kerjasama (PKs) sebagai penjabaran kerjasama tentang hak dan kewajiban setiap daerah. Di dalamnya, diatur bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Barat yang akan mengelola Nambo berhak menerima kompensasi jasa pelayanan dari Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok yang besaranna ditetapkan dan disepakati nantinya.

Ketiga pemerintah daerah yang akan membuang sampah di TPPAS Nambo berkewajiban memberikan kompensasi dampak negatif kepada pemkab melalui BLUD. Dana kerohiman tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak mulai dari Desa Gunung Putri, Bantar Jati, Lulur, Nambo dan Leuwi Karet. Unit Pengolahan Antara atau ITF lewat teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Artinya, unit pengolahan antara akan mengelola 95 persen sampah yang masuk dengan RDF, barulah sisanya 5 persen lagi dibuang ke sanitary landfill. (Pakar)



Diberdayakan oleh Blogger.