header_ads

Kepala Desa Harus Pahami Undang Undang

BERITA BOGOR - Roy. E Khaerudyn minta Kepala Desa Harus Mampu Memahami Peraturan Dan Perundang-Undangan

Dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan, diperlukan memahami segala peraturan dan tata tertib serta perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan seluruh program yang ada sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik demi kemaslahatan masyarakat. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, Roy.E Khaerudyn untuk memberikan warning kepada seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Bogor terutama yang baru terpilih dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tanggal 21 Desember 2014 lalu. 

Roy menegaskan. Seorang Pemimpin wilayah di desa harus mau mempelajari setiap tata peraturan bak yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, perarturan yang berlaku serta perundang-undangan agar mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara baik dan benar karena hingga saat ini masih banyak Kades yang belum mampu menyerap hal itu.

“Biasanya seorang Kades terpilih karena ketokohannya di mata masyarakat tanpa melihat strata pendidikannya, tetapi seorang kades harus cepat belajar dan menyesuaikan diri dalam memimpin desa karena pada saat masyarakat memilihnya beharap akan ada perubahan diwilayahnya. Ini yang harus dipikirkan oleh Kades, dia dipilih karena dianggap mampu oleh masyarakatnya dan seharusnya mampu menjaga kepercayaan masyarakatnya,” kata Roy. 

Selain dari pada itu katanya, setelah pemilihan selesai, bagi yang terpilih harus mampu mencaikan kembali kelompok masyarakat yang berkelompok karena dukungan terhadap kandidat yang lain, agar suhu politik tidak terus memanas di tengah masyarakat begitupun masyarakat harus menerima dengan lapang dada hasil perolehan suara terbanyak. 

Dengan begini kata Roy, apapun program pemerintah desa yang dijalankan akan terealisasi dengan baik dan seluruh masyarakat mendukung dan ada kelompok-kelompok tertentu. “Masalah ini yang biasanya terus bergulir di masyarakat Desa dan Kades terpilih harus segera meredamnya karena akan mengganggu stabilitas kemananan dan kenyamanan masyarakat serta berimbas pada program pemerintah Desa akan tersendat,” paparnya.

Terpisah, Ketua Kelembagaan dan Keorganisasian Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor, Santoso menuturkan, Kepala Desa yang sudah terpilih harus mampu mengambil langka strategis dalam meredam masyarakat yang tadinya berkelompok karena dukungan kepada beberapa kandidat calon, Kalau hal ini tidak segera dilakukan akan berimbas kepada program kerja yang ada sebaik dan semampu apapun akan hancur.   (red)

Diberdayakan oleh Blogger.