header_ads

Linguaphone.id

DPRD Pertanyakan Fasos Fasum

BERITA BOGOR - Hak Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap lahan fasos fasum dari pengembang. 

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo, mengungkapkan dalam satu dekade terakhir ini, ratusan pengusaha property bermunculan di sejumlah pelosok Bumi Tegar Beriman, namun hanya sedikit yang menyerahkan kewajibannya tersebut kepada Pemerintah Daerah.

“Kami dari komisi I akan terus mengawasi dan mendesak Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) untuk segera melakukan pendataan dan memastikan lahan fasos fasum yang sudah mejadi hak Pemkab. Sebab selama ini belum terlihat pengembang diwilayah Bumi Tegar Beriman, meyerahkan fasos fasumnya,” kata Kukuh usai menghadiri rapat Musrenbang di Kecamatan Babakan Madang, Rabu (11/2/2015).

Dalam kasus ini, Kukuh mencontohkan, pengusaha PT Sentul City, yang diduga belum menyerahkan fasos fasumnya kepada Pemkab Bogor. Padahal, perusahaan ini menguasai hampir sebagian besar wilayah Babakan Madang. “Padahal, fasos fasum itu sangat dibutuhkan warga, karena bisa dijadikan sejumlah sarana yang dapat dimanfaatkan warga seperti, tanah makam, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan lain sebagainnya,” papar Kukuh.

Jauh sebelumnya, Staf Ahli Pembangunan, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Herdi, membenarkan, masih banyak pengembang perumahan di Bumi Tegar Beriman yang belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitasi sosial (Fasos-Fasum). 

Menurut Herdi, sesuai data yang diperolehnya di tahun 2014 lalu, hampir 70 persen perumahan yang ada di Kabupaten Bogor belum menyerahkan kewajibannya tersebut. Bahkan, bila dirinci, dari total 800 pengembang perumahan, hanya seratusan perumahan saja yang sudah menyerahkan fasos dan fasum. 

“Harus ada langkah progresif dari DTBP dan BPKAD Kabupaten Bogor dalam menarik kewajiban yang harus dipenuhi pengambang perumahan karena pos dana untuk menginvetarisir itu sudah ada dalam APBD. Jika tidak, ya akan terus seperti ini. Penarikan Fasum Fasus sendiri sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyerahan Sarana Utilitas Pasos Pasum (RSUPP) Nomor Nomor 7 tahun 2012 khusunya pada Bab IV tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 2 yang menyebutkan, Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah," urainya.

Dalam pasal itu disebutkan, lanjut dia, selain mengatur tentang kewajiban penyerahan lahan seluas 35 persen dari total lahan yang dikuasai, pengembang juga diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah Utilitas lainnya yakni, jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, drainase, tempat pembuangan sampah, rekreasi dan olahraga serta pemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau, sarana parkir, jaringan listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum. (red/pakar)




Diberdayakan oleh Blogger.