header_ads

Dinas Sosial Akan Gulirkan Dana Kesejahteraan

BERITA BOGOR - Warga miskin akan terima dana kesejahteraan guna menurunkan angka kemiskinan 8 persen menjadi 5 persen hingga 2018. 

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan yang kini digalakkan Pemerintah daerah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial-RI akan menurunkan Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) bagi masyarakat miskin.

Menurut Kepala Seksi (Kasie) Bantuan dan Perlindungan Sosial (Balinsos) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Bogor, bantuan tersebut akan diberikan kepada pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu sakti yang digagas Presiden Joko Widodo. “Belum ada pemberitahuan resmi. Kita baru dengar dari media. Pusat akan memberikan bantuan sebesar Rp 200 ribu per rumah tangga,” terangnya, Selasa (24/2/2014).

Menurutnya, sekitar 155.894 rumah tangga miskin menerima KPS tahun 2014 lalu. Para penerima tersebar di 428 desa/kelurahan. Data tersebut bersumber dari jumlah masyarakat miskin milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimutakhirkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2012 lalu.

Sebelumnya, Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor, Nuradi mengungkapkan, keseriusan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sejalan dengan penciri ketujuh dalam visi Kabupaten Termaju yang digagas Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2013-2018. Disosnakertrans sendiri memberikan bantuan kepada 52.656 rumah tangga sangat miskin lewat Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok usaha bersama (kube), serta pelatihan wanita rawan sosial ekonomi.

“Dinas lain punya program sendiri. Misalnya, warga miskin masuk dalam program PKH kalau rumahnya belum bagus masuk revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dari Dinas Kesehatan mereka dibantu masuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bagi anak dari keluarga miskin diberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM),” tandasnya. (red/pakar)


Diberdayakan oleh Blogger.