header_ads

Linguaphone.id

Dilema DPRD Dan Pemerintah Kota Bogor

BERITA BOGOR - Hubungan kurang harmonis antara Pemkot dengan DPRD Kota Bogor disoroti berbagai kalangan. 

Mantan Sekda Kota Bogor yang juga tokoh masyarakat, Dodi Rosadi menilai, saat ini komunikasi antara walikota dengan DPRD tidak lancar, komunikasi yang dijalin sangat buruk, karena setiap ada kebijakan yang diambil walikota dan selalu menuai polemik-polemik dan masalah.

“Kalau ada masalah, pasti karena komunikasi tidak lancar. Tetapi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, jadi kuncinya adalah melakukan komunikasi,” ungkap Dodi di sela kegiatan Silaturahmi DPRD Kota Bogor bersama tokoh agama, sesepuh budayawan, mantan Ketua DPRD, mantan Walikota/Wawalkot dan mantan Sekda Kota Bogor di gedung observasi LIPI, kawasan Kebun Raya Bogor, Rabu (11/2/2015).

Dody menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Sekda Kota Bogor. Menurutnya, menjalin komunikasi bisa formal dan informal dari Pemkot Bogor dengan DPRD. Bahkan dari dulu selalu setiap ada rencana kebijakan yang akan diambil oleh walikota, selalu dibawa dulu ke dewan untuk dikomunikasikan, sehingga ketika direalisasikan kebijakan itu, berjalan lancar dan mendapat apresiasi karena didukung oleh berbagai pihak.

“Walikota dulu menjalin komunikasi intensif dengan DPRD dan unsur Muspida lainnya, jadi ketika direalisasikan kebijakan itu selalu sukses berjalan tanpa ekses. Mungkin adanya permasalahan saat ini dikarenakan lemahnya komunikasi diantara dua lembaga itu,” jelasnya.

Dodi juga menyarankan Bima Arya, untuk mencari masukan-ma sukan dan usulan dari institusi resmi seperti DPRD, Sekda atau unsur Muspida lainnya seperti kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Walikota juga harus menghindari mendapatkan masukan dari pihak-pihak tidak resmi, atau pembisik tidak jelas.

“Saya tidak tahu persis, Walikota ini timnya siapa? Dan Walikota harusnya tidak terlalu banyak mendengar bisikan-bisikan dari pihak tidak resmi, apalagi pembisik sesaat. Lebih baik walikota mendengar lembaga resmi seperti DPRD, Sekda, atau unsur Muspida yang ada di Kota Bogor,” tegasnya. 

Diketahui, DPRD Kota Bogor me lakukan publik hearing dengan menggelar pertemuan siltuahmi bersana tokoh agama, sesepuh, budayawan, mantan ketua DPRD mantan Walikota/wakil walikota dan mantan Sekda Kota Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, banyak masukan masukan yang diterima DPRD terkait situasi kondisi Kota Bogor saat ini. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya, Mantan Bupati Bogor Sudrajat, mantan Sekda Kota Bogor Dodi Rosadi dan Aim Hermana, Saeful Anwar dan lain sebagainya.

Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono mengatakan, pertemuan ini merupakan gagasan ide brilian DPRD dengan metode publik hearing. Selama ini jarang anggota dewan bersilaturahmi melakukan pertemuan dengan para pejuang Kota Bogor, tokoh-tokoh yang sudah menjadi pahlawan membangun Kota Bogor.

“Pertemuan ini murni merupakan silaturahmi dengan sejumlah tokoh. Selama ini belum pernah kita kumpul kumpul dengan para tokoh, jadi kami menggagas acara ini untuk menghormati seluruh lapisan masyarakat dan pejuang Kota Bogor yang sudah membangun Kota Bogor sampai saat ini,” jelasnya. Untung menegaskan, pertemuan yang dilakukan juga bukan untuk membahas soal interplasi, angket ataupun pemakzulan kepada walikota, karena tidak pada tempatnya juga.

“Ini murni kita ingin bersama sama dengan masyarakat. Banyak masukan, keluhan, aspirasi dari warga yang harus diperjuangkan. Langkah DPRD ke depan akan merealisasikan seluruh aspirasi aspirasi yang disampaikan, dan akan segera kami tindaklanjuti kepada Pemkot Bogor,” pungkasnya. (red/pakar)


Diberdayakan oleh Blogger.