header_ads

Dewan Pertanyakan Aliran Dana Mobil Dinas

BERITA BOGOR - Dugaan penggelapan anggaran BPKB kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun 2012-2013.

Anggaran kendaraan dinas senilai Rp1,532 milliar dan aliran Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) senilai Rp 36,33 miliar diduga tidak terealisasi tahun 2013. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo. Kukuh meminta Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan ulang terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) dan Dinas Pendidikan.

“Kalau memang sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas dugaan korupsi yang dilakukan DPKBD, kenapa sampai saat ini belum selesai,”ujar Kukuh Sri Widodo, Kamis (26/2/2015).

Tak hanya itu, dirinya juga mempertanyakan, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektorat, sebagai lembaga pengawas internal kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintahan. Temuan ini sudah terjadi sejak dua tahun lalu. “Kemana saja Inspektorat selama ini. Inspektorat jangan diam, segera periksa kembali DPKBD dna Disdik, bila perlu semua SKPD dan OPD di Kabupaten Bogor,” kecamnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Didi Kurnia terkait hal ini, belum memberikan jawaban. Kendati nomor pesawat selulernya aktif, namun hingga pukul 18.42 WIB, Kamis (26/2), tak kunjung diangkat. Begitu juga saat dikirimkan pesan singkat, Didi belum membalas.

Sebelumnya, Perkumpulan mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP-RI) meminta penjelasan soal hasil temuan BKP tahun 2012 soal dugaan penggelapan anggaran senilai Rp 1,532 miliar soal kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan dinas. Dan aliran Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) senilai Rp 36,33 miliar yang tidak terealisasi tahun 2013 lalu. Mereka pun menuntut Kepala DPKBD, Rustandi, dan Kadisdik, Dace Supriadi mundur dari jabatannya. (red/adi)




Diberdayakan oleh Blogger.