header_ads

BG Desak DKP Habisi Sampah

BERITA BOGOR - Kenaikan retribusi sampah harus di imbangi dengan peningkatan pelayanan kebersihan dan sanitasi. 

Persoalan sampah di wilayah Kabupaten Bogor masih menjadi pergunjingan khalayak, pasalnya di Bumi Tegar Beriman ini masih berserakan sampah organik maupun non organik yang belum di kelola secara benar. 

"Persoalan sampah adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah setempat. Sebab, sampah menjadi sumber penyakit yang menjadi musuh bagi kesehatan manusia maka setiap individu perlu berperan aktif dengan cara tidak membuang sampah disembarang tempat," kata H. Bambang Gunawan (BG), mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014, saat dihubungi Senin (16/2/2014) malam. 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, lanjut Bambang Gunawan, masih menjadi andalan untuk pengangkutan sampah di lingkungan warga yang tersebar di wilayah kerja 8 (delapan) UPT Kebersihan dan Sanitasi yang melayani 40 Kecamatan di Bumi Tegar Beriman ini sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. 

Disinggung adanya kenaikan retribusi sampah tahun ini, yang semula sebesar Rp.10.000 per kepala keluarga menjadi sebesar Rp.15.000 per kepala keluarga setiap bulannya (untuk dua kali pengangkutan sampah warga), dirinya juga meminta kepada pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk konsisten dalam meningkatkan pelayanannya. 

"Kenaikan retribusi harus seimbang dengan peningkatan pelayanan, sebab masih banyak masyarakat Bogor yang belum melaksanakan pemilahan sampah basah dan kering apalagi mengelolanya dalam bentuk daur ulang menjadi pupuk maupun kerajinan tangan yang sebenarnya bisa menambah penghasilan keluarga," ungkap fungsionaris PDI Perjuangan Kabupaten Bogor ini. 

Sebelumnya, Kepala UPT Kebersihan dan Sanitasi 1, Usep Supriatna, membenarkan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga Cibinong Raya terkait kenaikan retribusi jasa umum pelayanan kebersihan melalui surat edaran nomor 660.2/178/UPT-KS1/1/2015 tertanggal 06 Januari 2015 kepada para pengurus RW. "Surat edaran sudah kita sebar agar masyarakat mengetahui bahwa tahun ini retribusi naik menjadi Rp.15.000 per kepala keluarga setiap bulan untuk dua kali pengangkutan," katanya. 

Dirinya juga tidak menampik bahwa upaya ini dilakukan atas perintah dari Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor guna meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) tahun ini dan seterusnya. "Kami hanya pelaksana teknis, semua itu sudah diatur Dinas dan DPRD sesuai Perda yang berlaku. Jadi uang retribusi itu hanya lewat saja di UPT karena langsung setor ke Pemkab Bogor dan sepeser pun pihak UPT tidak pernah menikmati uang itu kecuali bila kami membutuhkannya maka kami mengajukannya de Dinas," papar Usep Supriatna kepada Berita Bogor. 

Semisal, lanjut Usep, tahun ini kami mengajukan pengadaan sebanyak 5 (lima) unit armada sampah baru sebagai pengganti armada lama yang sudah tidak layak beroperasi dan semua itu di tenderkan melalui Pemkab Bogor. "Kalau kami butuh ya mengajukan ke Dinas dan Dinas yang atur itu semua, seperti tahun ini kita ingin ada 5 unit armada baru agar bisa meningkatkan pelayanan," jelasnya. (red)




Diberdayakan oleh Blogger.