Ads

Sembilan Isi Ijtima 2000 Ulama Bogor



Sembilan isi Ijtima ulama diterima Bupati Bogor 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com -  Sebanyak 2000 Ulama Se-Kabupaten Bogor Serahkan Ijtima Kepada Bupati Bogor di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (13/06/2017)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, memberikan hasil kesepakatan Ijtima Ulama MUI Kabupaten Bogor tahun 2017, setelah diadakan pertemuan Ijtima ulama dengan peserta sejumlah 2000 ulama di 40 Kecamatan.

Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin dalam pidato kenegaraannya mengatakan bahwa Pancasila sejalan dengan agama di Indonesia, ini karena makna yang terkandung di tiap sila dan butirnya sangat religius dan agamis.

"Pada hakekatnya, pancasila merupakan rumusan untuk mewujudkan nilai agama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Esensi Pancasila sangat religius dan agamis, sehingga tidak ada alasan mengatakan pancasila tidak sejalan dengan agama," ujarnya.

Menag juga mengatakan peningkatan kualitas keagamaan tercermin pada sikap perlikau yang baik, bermoral, dan beretika. Sedangkan sebagai warga negara, diharapkan semakin baik pemahamannya atas hak dan kewajiban, patuh pada peraturan, dan aktif dalam mewujudkan hubungan yang baik antara warga dan negara.

Ia juga mengatakan bahwa ulama hari tantangan nya berbeda dengan ulama masa lalu, maka islam perlu ulama yang kuat untuk mengatasi masalah dan situasi di segala zaman, sehingga akan menciptakan kondusifitas wilayah yang rukun dan damai.

"Saya mengajak kepada para ulama untuk bersama sama menjaga kondusivitas Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kita tidak di adu domba oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Lukman juga sangat mengapresiasi pendidikan kader ulama yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Bogor berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, ini patut disyukuri karena tiap tahun dilaksanakan.

"Kabupaten Bogor menjadi satu satu di Jawa Barat yang menyelenggarakan pelatihan kader ulama, sertifikasi khatib dan pelatihan khatib, semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan di daaerah lain dan di contoh tidak hanya di Jawa Barat namun di setiap Provinsi," harapnya.

Sembilan isi Ijtima ulama MUI Kabupaten Bogor, yakni : 

1. Setiap orang, kelompok masyrakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama dan atau perbuatan yag dapat mengganggu kerukunan umat beragama termasuk radikalisme dan terorisme, baik secara terang terangan maupun tersembunyi, maka Negara dan atau Pemerintah harus menidaknya secara tegas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pemerintah berkewajiban mendorong sosialisasi nilai nilai agama yang terkait dengan pembinaan akhlak bangsa sejak usia dini dalam setiap kegiatan pembangunan. Bersaman dengan itu, diperlukan    sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran akhlakul karimah dengan diawali adanya Gerakan Nasional Pembinaan Akhlak Bangsa yang bersumber dari nilai nilai agama yang disponsori oleh    Pemerintah dan atau terutama melalui gerakan pemeberantasan buta aksara al-Quran pada lembaga pengembangan Tilawatil Quran di setiap tingkatan.

3. Para ulama menguatkan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan status pengelolaamn pengaturan wakaf di Bumi Tegar Beriman, termasuk pengelolaan Pusat Dakwah Islam dan pelayanan haji terpadu    secara profesional.

4. Pengelola Amil Zakat, baik Baznas maupun Laznas diminta agar melakukan konsultasi kepada ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fiqih zakatnya.

5. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, Pemerintah, Ulama dan masyarakat diminta untuk memberikan    sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai, baik laki laki maupun perempuan.

6  masyarakat muslim dihimbau untuk menghindari produk yang belum jelas kehalalnnya.

7  Pemerintah perlu segera mengangkat guru agama Islam sesuai kompetensinya, untuk seluruh lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, serta perlu penghapusan segala diskriminasi dalam praktek      penyelenggaraan pendidikan, tidak membedakan bedakan pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidian umum di   Bumi Tegar Beriman.

8. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

9. Pemerintah dan penyelnggara Pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelnggaraan Pemilu agar partisipasi masyarakat dalam menuaikan hak pilihnya dapat meningkat.

Rilis
Diberdayakan oleh Blogger.