Ads

Oknum Anggota DPRD Sukabumi Nyaris Pukul Wartawan Berita Bogor

Anggota DPRD Sukabumi, Agus Mulyadi: "Saya pernah menjadi preman, jangan macam-macam kalian kalau tidak ingin celaka"

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Kejadian memalukan lembaga terhormat kembali terjadi. Lantaran kerap menulis berita tentang RM. Umi Tambakan yang disegel Satpol PP, dimana oknum Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi "mengamuk" (Marah -red), dihadapan sejumlah wartawan dan hampir memukul wartawan Berita Bogor di lokasi inspeksi.

Inspeksi mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ke Restoran Umi Tambakan yang berlokasi di Jalan Raya Sukabumi, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, diwarnai aksi adu mulut antara Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi dengan sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut, Selasa (13/06/2017).

"Saya tidak terima disebut sebagai pemilik Umi Tambakan sebagaimana ditulis beberapa media cetak dan online. Ini lahan milik saudara saya bernama Asep Mulyawan," ujarnya seraya membentak para wartawan.

Tak hanya itu, dirinya pun mengajak duel para wartawan dan mengaku sebagai preman serta putra pribumi di wilayah Cigombong. Namun, sejumlah wartawan dilokasi enggan meladeni ajakan itu dan memilih meninggalkan lokasi.

"Saya pernah menjadi preman, jangan macam-macam kalian kalau tidak ingin celaka," imbuhnya.

Ditempat yang sama, salah seorang perwakilan wartawan mencoba memberikan penjelasan bahwa yang menyebutkan dirinya merupakan pemilik Umi Tambakan adalah Kasie Trantib Cigombong, saat awak media mengkonfirmasi pihak kecamatan setempat.

Mendengar penjelasan dari aeak media itu, dirinya seperti tidak menggubrisnya, bahkan hendak memukul seorang wartawan Berita Bogor. "Terlepas siapa yang ngomong, tapi saya tidak terima. Initinya, yang menulis berita adalah wartawan," kilahnya.

Sementara itu, Sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Eko Syaiful Rohman mengatakan, restoran Umi Tambakan sudah dua kali mendapat surat teguran dari UPT Dinas Tata Ruang dan Pertanahan wilayah Ciawi. Soal adanya dugaan penyerobotan tanah Negara (Sempadan danau lido dan Garis Sempadan Jalan -red) itu menjadi wewenang PSDA Provinsi Jabar.

"Nanti PSDA yang memutuskan tindakan terhadap Umi Tambakan, kami hanya bersifat pengawasan. Tapi Pemkab Bogor akan melayangkan denda karena bangunan ini sudah berdiri tapi izinnya masih dalam proses," tandasnya. (rif/als)
Diberdayakan oleh Blogger.