Ads

Ketua DPRD Sukabumi Bakal Dipolisikan

Anggota DPRD Sukabumi Ancam Bunuh Wartawan Bakal Dipolisikan

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Sikap arogansi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi terhadap sejumlah awak media saat meliput Insepksi mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi restoran Umi Tambakan di Jalan Raya Sukabumi, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong pada Selasa (13/06/2017) berbuntut panjang. Tak terima dicaci maki dan diancam akan dibunuh oleh Agus Mulyadi, politisi partai Golkar itu pun bakal dipolisikan wartawan Bogor.

" Ini sudah merupakan ancaman terhadap diri wartawan, dan ada upaya dari yang bersangkutan (Agus,red) menghalangi tugas dan fungsi wartawan sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999. Jadi harus ditegakkan supremasi hukum agar kedepannya tidak terjadi hal serupa," ungkap sekertaris Aliansi Jurnalis Bogor Raya (AJBR), Coky Sinaga, Kamis (15/06/2017).

Ia menambahkan, rencananya pelaporan ke pihak kepolisian dilakukan hari ini di Mapolres Bogor, karena saat membuat pelaporan di Mapolsek Cigombong, Rabu (14/06/2017) kemarin, diarahkan untuk membuat pelaporan di Mapolres oleh Kapolsek Cigombong Kompol Safiudin.

" Kemarin kami mendatangi Mapolsek Cigombong untuk membuka pelaporan, tapi diarahkan ke Mapolres Bogor supaya penanganannya lebih maksimal,'' imbuhnya.

Harusnya, kata dia lagi, bilamana Ketua DPRD Sukabumi Agus Mulyadi bisa bersikap bijaksana dengan meminta maaf kepada awak media yang melakukan peliputan saat itu serta menjamin hal serupa tidak akan terjadi di kemudian hari alias menghormati tugas dan fungsi jurnalis, maka langkah hukum tidak perlu dilakukan.

" Kita sebagai manusia bisa memahami jika saat itu Agus Mulyadi yang notebennya wakil rakyat khilaf lalu berkata-kata kasar kepada wartaeabt, tapi sebagai manusia juga harusnya meminta maaf atas ucapannya itu," tegasnya.

Ketua PWI Kota Bogor, H Tarwono mengatakan, sesuai Undang-Undang Pokok PERS jika narasumber merasa tidak puas ataupun keberatan dengan isi pemberitaan maka bisa melayangkan surat keberatan tentang bagian mana dalam sebuah berita yang dianggap tidak sesuai dan redaksi media wajib memuat berita klarifikasi sebagai hak jawab, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

" Awak media yang melakukan peliputan itu dilindungi UU. Kalau memang keberatan, bisa melayangkan surat keberatan ke redaksi media yang memuat pemberitaan. Jika sudah ada ancaman apalagi pemukulan, sebaiknya lapor ke pihak kepolisian," ungkapnya.
Sementara Praktisi Hukum, Edison SH mengatakan, dari sisi etika pernyataan Ketua DPRD Sukabumi yang dinilai tidak bisa mengendalikan emosional patut disesalkan apalagi ada bahasa ancaman. Dari koridor hukum, kata dia lagi, bilamana awak media merasa terancam keselamatannya atas ucapan tersebut bisa menempuh jalur hukum alias melapor ke aparat kepolisian atas dugaan ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan serta junto UU PERS Nomor 40 tahun 1999.

" Bagaimana bisa seorang wakil rakyat berbuat seperti itu? Kalau memang tidak merasa sebagai pemilik restoran Umi Tambakan, kan bisa menempuh cara lain tidak harus mengancam awak media," tandasnya. (rif)


Diberdayakan oleh Blogger.