Ads

Upaya DP3AP2KB Kabupaten Bogor Minimalisir Perdagangan Orang

Upaya meminimalisir perdagangan orang 

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) melaksanakan pelatihan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, di Hotel Rizen, Senin (15/05/2017).

Kepala DP3AP2KB mengatakan kegiatan pelatihan ini dalam usaha meminimalisir perdagangan orang terutama kaum perempuan dan Anak. "Bahwa tindak pidana perdaganan orang merupakan fenomena kompleks yang terjadi di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia," paparnya. 

Perdagangan orang dengan korban terbesar adalah perempuan dan anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang serius dan merupakan pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, walaupun Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdaganan orang.

Dirinya menjelaskan, mayoritas korban perdagangan orang merupakan perempuan dan Anak, dimana korban sering kali terperangkap dalam kehidupan yang sama sekali tidak mereka inginkan dan penuh penderitaan. 

"Seperti dipaksa untuk bekerja sebagai pelayan restoran, pekerja rumah tangga tangga, pekerja pabrik dengan tujuan kerja paksa, perkawinan ilegal, adopsi, perbudakan seksual, pengemis, eksploitasi pornografi dan sebagainya," paparnya dihadapan motivator ketahanan keluarga dan pekerja sosial masyarakat selaku peaerta. 

Menurutnya, korban dapat saja diperdagangkan di dalam negeri maupun luar negeri, faktor yang mendorong seseorang dengan mudah terpedaya oleh pelaku hingga mereka menjadi korban perdaganan orang pada umumnya masih berputar karena alasan kemiskinan dan pengangguran dan faktor pendorong lainnya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. 

"Alasan lainnya, meningkatnya angka putus sekolah, tidak memadai lapangan pekerjaan tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja yang ada serta perkawinan dini, ketidaktahuan masyarakat mengenai proses migrasi yang aman serta masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalm menindak para pelau perdagangan orang," jelasnya. 

Berdasarkan data P2TP2A Kabupaten Bogor dan unit PPA Polres Bogor dari tahun 2016 sampai April 2017 terjadi kasus yang dilaporkan terjadi 12 kasus yang dilaporkan dan dialami oleh warga Kabupaten Bogor. 

"Angka itu cenderung meningkat dari setiap tahun sebelumnya yaitu adanya peningkatan kasus perdagan orang dan atau meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus perdagangan orang yang terjadi," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor telah memberikan perhatian yang besar dalam mencegah, menangani dan melindungi korban perdagangan orang. Selain membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdaganan prang di tingkat Kecamatan dan Kabupaten guna mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.

"Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan kewaspadaan dini terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan pembinaan terhadap berbagai unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat, meliputi Koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi."tandasnya. (andi/dwitama)

  

Diberdayakan oleh Blogger.