Ads

Syarifuddin Hasan Kunjungi Majlis Darul Ibtida

Anggota DPR RI, Dr.Syarifuddin Hasan kunjungi Majlis Darul Ibtida Kota Bogor 

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Beberapa waktu lalu Anggota DPR RI, Dr. Syarifuddin Hasan kunjungi Majlis Darul Ibtida yang ada di Kampung Bantar Peuteuy RT 03 RW 02, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. 

Dalam kunjungannya, Sjarif yang didampingi Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman beserta Anggota DPRD Kota Bogor, H. Dedi Mulyadi berhasil menampung beberapa aspirasi warga yang kini menjadi keluhan masyarakat.

Di wilayah yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Sjarifuddin Hasan yakni Jabar III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, permasalah yang terjadi dan banyak dikeluhkan masyarakat diantaranya kesehatan yang berkaitan dengan BPJS, persoalan RTLH dan Tarif Dasar Listrik.

“Seperti yang dikatakan Pak Usmar sebagai Wakil Walikota Bogor, dari 5600 proposal perbaikan RTLH memang baru 2300-an rumah yang bisa dicairkan dan sisanya sebagian akan dipecah di 2018 mendatang. Ini karena adanya perubahan kebijakan 2015 dan 2016 yang awalnya berkelompok namun sekarang perorangan,” ujar Sjarifuddin.

Disamping RTLH, ia pun menanggapi masalah listrik yang kini menjadi persoalan di wilayah Bantar Peuteuy. Ia pun berjanji akan terus berupaya menguatkan usulan yang berkaitan dengan subsidi listrik kepada pihak pemerintah.

“Untuk subsidi listrik memang menjadi perhatian Partai Demokrat. Masyarakat yang menggunakan daya listrik dibawah 900 KWH itu harus digratiskan. Oleh karenanya, saya akan memperkuat usulan ini kepada pemerintah agar subsidi ini dikembalikan lagi demi kebutuhan rakyat,” kata Sjarifuddin.

Sementara itu, ditempat yang sama Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman menambahkan, untuk persoalan BPJS yang kini dianggap tidak tepat sasaran oleh masyarakat diakunya bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedang mengalami dilema terkait perpindahan kepesertaan BPJS dari Mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kini telah disubsidi oleh pemerintah.

“Perpindahan dari Mandiri ke PBI menjadi persoalan baru, karena jumlahnya hampir mencapai 43.000 peserta. Artinya, iuran dari jumlah tadi jika dihitung bisa mencapai 43 miliar. Ini yang menjadi dilema bagi pemerintahan. Kalau saja bebannya bisa dibagi dua dengan pihak BPJS maka Insya Allah masalah BPJS bisa segera terselesaikan,” ungkap Usmar. (eyi)
Diberdayakan oleh Blogger.