Ads

Ini Tahapan Penyusunan APBD 2017

Tahapan penyusunan APBD tahun anggran 2017 dilakukan transparan

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Proses dan tahapan penyusunan APBD tahun anggran 2017 dilakukan transparan dan dipaparkan pada serah terima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis (05/01/2016). 

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, memaparkan proses dan tahapan penyusunan APBD tahun anggran 2017, dari mulai penetapan rencana kerja, sampai dengan penyerahan DPA SKPD.

Pertama, penetapan rencana kerja didasarkan pada peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 43 tahun 2016 tentang perubahan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 24 tahun 2016 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Kedua, berdasarkan RKPD selanjutnya disusun rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS untuk disampaikan kepada DPRD, dan dilakukan pembahasan bersama antara TAPD dan Badan Anggran DPRD.

“Hasil pembahasan dituangkan dalam nota kesepakatan, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD pada tanggal 29 November 2016. Selanjutnya berdasarkan kebijakan umum APBD dan PPAS, OPD, Biro menyusun RK SKPD sebagai dasar bagi TAPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk disampaikan kepada DPRD dan kemudian dibahas bersama,” katanya.

Kemudian lanjutnya, hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD, disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi selama 15 hari kerja. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Kemudian, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dijadikan dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang dilaksanakan melalui pembahasan antara DPRD dengan TAPD. Hasil pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, tentang APBD tahun anggran 2017 ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD pada tangggal 30 Desember 2016.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD, Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 pada tanggal 30 Desember 2016. Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 pada tanggal 30 Desember 2016.

“Tahap akhir dari siklus Perencanaan Penganggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan persetujuan Sekertaris Daerah mengesahkan DPA SKPD pada tanggal 5 Januari 2017, dan selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah, dan Biro sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah, Biro selaku pengguna anggaran dan pengguna barang,” tuturnya. (red).

Diberdayakan oleh Blogger.