Ads

Percepat KPBU TPPAS Regional Legok Nangka

LKPP Tandatangani Nota Kesepahaman KPBU TPPAS Legok Nangka 

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Gubernur Jawa Barat bersama Kepala LKPP menandatangani Nota Kesepahaman Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyusunan dokumen pengadaan untuk proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, di Kantor LKPP Jl. Epicentrum Tengah lot 11 B, Karet Kuningan, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Kepala LKPP Agung Prabowo mengatakan, urusan KPBU memang tidak mudah, dirinya menjelaskan bawa KPBU seolah metoda membangun infrastruktur yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, tapi karna keterbatasan dana, maka menggunakan tangan investor. 

"Dari segi regulasi, aturan sudah ada cikal bakalnya sejak tahun 2005. Sudah sering direvisi itu, terakhir 2015 direvisi, yang 2015 itu Keppres 38 tentang KPBU, dalam Keppres ini LKPP kebagian tugas. Yaitu Tugas bagaimana membuat tata cara memilih badan usaha pelaksana. Kemudian LKPP membuat aturan Perka 19 tahun 2015. Jadi yang akan kita demonstrasikan itu adalah aturan yang dibuat LKPP sendiri, jadi sekarang mau ditest sendiri," paparnya. 

Dilokasi yang sama, Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, adalah sebuah cita- cita yang sudah lama diidamkan Jawa Barat memiliki Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah yang terpadu, ramah lingkungan, dan modern, yang menggambarkan kehadiran Pemerintah dalam melakukan pembangunan yang ramah lingkungan, dan berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan. 

Sementara, Kepala Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat,  Edi Bachtiar, mengatakan bahwa sesuai dari standar LKPP, untuk proses pengadaan badan usaha, dalam penyediaan infrastruktur, memang memerlukan waktu yang lama. (red)

Diberdayakan oleh Blogger.