Ads

Pejabat Negara Jabar Laporkan Harta Kekayaan

 Pejabat Negara di Jawa Barat Telah Laporkan Harta Kekayaan 

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Untuk mencegah korupsi di setiap lini pemerintahan, baik daerah maupun pusat, maka setiap penyelenggara atau pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, para pejabat negara di Provinsi Jawa Barat yang telah melaporkan harta kekayaannya mencapai 96,18%. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan hal tersebut dalam acara Rapat Evaluasi Pengelolaan LHKPN yang digelar oleh KPK di Hotel Grand Royal Panghegar, Jl. Merdeka No. 2, Kota Bandung, Rabu (14/12/16). Acara ini digelar dari 14 - 16 Desember 2016. 

Dirinya menyampaikan bahwa dilakukan pula sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, serta bimbingan teknis mengenai tata cara pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektrokik (e-LHKPN) di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan BUMD se-Jawa Barat. Hal ini dilakukan tak lain adalah untuk menuju tata kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih atau good and clean governance. 

"Ada 96,18 persen penyelenggara negara di Jawa Barat yang sudah laporkan harta kekayaannya, jadi hampir 97 persen. Berarti masih ada yang belum ada melaporkan. Hati-hati saja, nanti TPP-nya bisa di potong," ungkap Aher dalam sambutannya. 

Penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam regulasi ini diatur tentang kewajiban penyampaian LHKPN dan sanksi administrasi bagi penyelenggara negara berkaitan dengan penyampaian pelaporan harta kekayaannya. 

Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 119/Kep.321-Org/2008 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 119/Kep.1102-Org/2011. Kedua keputusan tersebut mengatur tentang penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang wajib menyampaikan LHKPN. 

Program LHKPN ini merupakan salah satu dari bentuk komitmen KPK dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah. "Kami ingin melanjutkan komitmen pencegahan yang tahun kemarin sudah dilakukan. Dan kami juga ingin meningkatkan hubungan yang harmonis dan optimal dalam pencegahan korupsi, karena di Provinsi Jawa Barat sudah ada kegiatan terkait koordinasi dan supervisi pencegahan dari 2012," kata Group Head Pendaftaran LHKPN Wilayah I KPK Hery Nurdin dalam sambutannya. 

Info LHKPN 
  • Tiga azas yang diterapkan dalam pengembangan e-LHKPN ini. Pertama, yaitu kemudahan dalam pengisian LHKPN, sehingga publik bisa mengawasi harta kekayaan para penyelenggara negara. Kedua, yaitu murah karena hanya menggunakan koneksi internet serta dokumen yang sederhana. Ketiga, bisa memberikan manfaat, sehingga bisa lebih mengoptimalkan keberadaan LHKPN – seperti dalam proses promosi dan mutasi pegawai. 
  • Dua kriteria besar yang menjadi penilaian. Pertama, yaitu regulasi mengenai pemberantasan korupsi di masing-masing lembaga secara sistemik. Regulasi ini bisa dilakukan melalui aturan atau pembuatan IT yang akan semakin mempersempit ruang penyimpangan. Kedua, yaitu kepatuhan dari para penyelenggara negaranya untuk senantiasa melaporkan harta kekayaan. 
  • Sembilan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang wajib menyampaikan LHKPN, yaitu: Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I dan Eselon II), Pejabat Administrasi (Eselon III), Kepala Subbagian Keuangan di lingkungan OPD Provinsi, Kepala Bagian Keuangan Setda Provinsi, Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Direksi/Komisaris dan Pejabat pada BUMD Provinsi, dan Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK. Data-data para pejabat wajib LHKPN nantinya akan terus diperbaharui dan menjadi masukan pada data base LHKPN KPK.

Diberdayakan oleh Blogger.