Ads

Dana Desa untuk Infrastruktur Dan Padat Karya

Wagub Jabar ingatkan Dana Desa untuk Infrastruktur dan Padat Karya

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengungkapkan alokasi dana Desa di 5312 Desa se-Jabar hingga saat ini sudah mencapai Rp 3,56 Triliun. 

Dengan realisasi diantaranya untuk pembangunan fisik sebesar 93 persen, pemberdayaan masyarakat 5,54 persen, penyelenggaraan pemerintah Desa 0,3% dan pembinaan kemasyarakatan 0,23%.

Menurut
Wakil Gubernur Jabar, dalam mempercepat laju pembangunan dan pemberdayaan desa, Pemprov Jabar telah menyusun konsep gerakan membangun Desa melalui program Desa emas Jabar. Yaitu, dengan memadukan program pengembangan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa, menumbuh kembangkan semangat enterpreneur, pemanfaatan teknologi informasi serta mengangkat nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, tangguh, bermartabat dan sejahtera..

Dirinya menyampaikan, saat ini baru terpenuhi sebanyak 1866 orang atau masih kekurangan 1064 orang pendamping dengan rincian; tenaga ahli yang lokasinya di Kabupaten kuotanya 112 orang, eksisting saat ini 102 orang, jadi kurang 10 tenaga ahli. 

Sementara, Pendamping Desa Pemberdayaan yang lokasinya di Kecamatan kuotanya 750 orang, eksisting saat ini 742, jadi kurang 8 tenaga pendamping. Selanjutnya Pendamping Desa Teknik Infrastruktur yang ada di Kecamatan kuotanya 538 orang, eksisting saat ini 57 orang, jadi kurang 481 tenaga pendamping. Terakhir Pendamping Lokal yang ada di Desa kuotanya 1530 orang, eksisting saat ini 965 orang, jadi kurangnya 565 tenaga pendamping.

Peruntukan Dana Desa
  1. Penguatan Pemerintahan Desa, dilakukan melalui strategi; Peningkatan kapasitas Aparatur Desa dengan program pelatihan kepala dan perangkat Desa, bantuan kendaraan bermotor, bantuan pembangunan kantor kepala desa. Penguatan keuangan Desa, dengan program bantuan keuangan khusus kinerja dan infrastruktur, bantuan keuangan umum dan bantuan program. Pengaturan dan pedoman melalui kegiatan penyusunan grand design Desa serta mendorong Kabupaten/ Kota melengkapai Peraturan Daerah tentang Desa. 
  2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui strategi; Peningkatan kapasitas lembaga kemasyaraatan Desa dengan program pelatihan pengurus LPM, PKK, KPM, Kader Posyandu, bantuan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan Desa serta pemberian penghargaan atas prestasi lembaga kemasyarakatan Desa. Pendampingan, melalui bantuan manajemen dan pendampingan usaha bagi UKM. Hibah, berupa program hibah uang sebagai stimulan dalam pengembangan kegiatan lembaga kemasyarakatan serta mendorongnya untuk membantu menyelesaikan masalah lokal.

rilis
Diberdayakan oleh Blogger.