Ads

Bangkitkan Bela Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wakil Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai Inspektur Upacara Bela Negara 

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Upacara Peringatan ke -68 Hari Bela Negara dan Hari Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Barat, digelar di Halaman Gedung Sate Bandung, Senin (19/12/2016). 

Amanat Presiden menyatakan bahwa saat ini, berbagai tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sudah berkembang, baik fisik maupun non-fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi, karena karakter ancaman bersumber dari ideologi, politik, ekonomi dan social budaya. Maka lahirlah ancaman nasional seperti korupsi, narkoba, ekstrimisme, terorisme, dan lain sebagainya. 

Terkait Peringatan Hari Nusantara 2016 Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kembali membacakan sambutan, yang kali ini merupakan amanat Menteri Kelautan dan Perikanan, selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Susi Pudjiastuti. Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 merupakan  tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, dan diantara pulau yang satu dengan yang lain tidak terdapat laut internasional. Sehingga melalui pernyataan diri sebagai Negara Kepulauan, maka laut bukan pemisah tetapi pemersatu bangsa. 

Melalui Deklarasi Djoenda ini pula, maka prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan kemudian diterima, sehingga wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 5,8 juta km2. Tanggal 13 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarnoputri melalui Keppres No.126 Tahun 2001. 

PP Ormas Asing
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, menanggapi ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing pada 2 Desember 2016 lalu, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dirinya menilai pendirian organisasi masyarakat (ormas) oleh warga negara asing (WNA) cukup meresahkan. Maka Wagub Deddy Mizwar meminta, supaya pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Kalau bicara Bela Negara ideologi, nah ini harus diwaspadai. Jangan- jangan undang -undangnya bertentangan. Undang -undangnya mungkin harus ke MK dikaji kembali, bisa jadi kan. Bertentangan tidak dengan Pancasila kita yang paripurna, kalau saya sih agak resah ya, meresahkan, manfaatnya apa ada ormas asing di Indonesia, ada ga untungnya? Secara nalar kita lihat seperti itu, apalagi bicara bela negara, bicara ideologi," kata Deddy Mizwar, usai Peringatan ke- 68 Hari Bela Negara, dan Hari Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Halaman Gedung sate Bandung, Senin (19/12/2016).
(red)

Diberdayakan oleh Blogger.