Ads

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor

PUBLIKASI KINERJA BPMPTSP KABUPATEN BOGOR  2016


Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yani Hasan mengatakan Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor adalah “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Terbaik di Indonesia” 

Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor adalah :
  1. MENINGKATKAN POTENSI, PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL;
  2. MENGEMBANGKAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN;
  3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME PELAYANAN PERIZINAN;
  4. MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR, SARANA PRASARANA DAN TERTIB ADMINISTRASI.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor diberi nama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mempunyai fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Penyelenggaraan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Pemantauan dan Evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadun satu pintu di Daerah; dan
  • Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Kabupaten Bogor adalah Daerah yang terus tumbuh maju, potensi wisata beragam dengan bentang alam yang indah, masyarakat yang ramah adalah pilihan yang tepat destinasi wisata domestik dan mancanegara, dengan sebelas ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai industri kreatif bernilai internasional menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tujuan investasi yang strategis, keamanan dan kemudahan berinvestasi serta kesediaan sumber daya manusia yang terampil sangat memadai sebagai kawasan yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sebagai salah satu instansi yang dibentuk dalam upaya deregulasi dan debirokratisasi perizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.

Hingga saat ini, Dokumen Izin yang diterbitkan BPMPTSP Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan PenandatangananDokumen Administrasi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat, Kesehatan Masyarakat, Izin Kerja Apoteker DanIzin Kerja Tenaga Kesehatan KepadaKepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor memiliki kewenangan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan, yaitu:

Perizinan :
  • Izin Lokasi;
  • Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  • Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
  • Izin Gangguan (HO);
  • Tanda Daftar Usaha Perusahaan;
  • Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  • Izin Penyelenggaraan Reklame, selain izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruang dan izin reklame dalam ruang;
  • Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon;
  • Izin Usaha Pengangkutan Jenazah atau Kerangka Jenazah ke Luar Daerah atau ke Luar Negeri;
  • Izin Usaha Pemesanan Kavling Makam Cadangan;
  • Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam;
  • Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka;
  • Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah;
  • Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah;
  • Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium;
  • Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di TPBU;
  • Izin Kremasi;
  • Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
  • Persetujuan Prinsip Industri;
  • Izin Usaha Industri (IUI);
  • Tanda Daftar Industri (TDI);
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kecil Menengah dan Besar;
  • Tanda Daftar Gudang (TDG);
  • Izin Perluasan Industri;
  • Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
  • Izin Usaha Kawasan Industri;
  • Izin Perluasan Kawasan Industri;
  • Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar;
  • Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  • Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  • Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  • Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
  • Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
  • Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta (LPPS);
  • Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
  • Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta);
  • Tanda DaftarPelatihan Kerja oleh Perusahaan;
  • Izin Salon Tipe C dan D;
  • Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
  • Izin Praktik Apoteker;
  • Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
  • Izin Unit Transfusi Darah (UTD);
  • Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  • Izin Praktik/Izin Kerja Fisioterapis;
  • Izin Pengendalian Hama;
  • Izin Optikal;
  • Izin Klinik Radiologi;
  • Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
  • Izin Toko Obat;
  • Izin Mendirikan Klinik;
  • Izin Operasional Klinik;
  • Izin Apotek;
  • Izin Klinik Kecantikan Estetika;
  • Izin Usaha Obat Hewan;
  • Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH);
  • Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan;
  • Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri dan Bersama;
  • Izin Laboratorium Kesehatan Hewan;
  • Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  • Izin Kerja Apoteker;
  • Izin Kerja Tenaga Kesehatan
  • Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Peternakan;
  • Izin Berdagang Daging;
  • Izin Usaha Peternakan;
  • Izin Usaha Perikanan;
  • Izin Usaha Perbenihan Tanaman Pangan;
  • Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Tanaman Pangan;
  • Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
  • Izin Usaha Perbenihan Kehutanan;
  • Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Hortikultura;
  • Izin Industri Primer Hasil Hutan bukan Kayu;
  • Izin Usaha Perkebunan;
  • Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
  • Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan;
  • IzinPemakaianTanah Daerah Milik Jalan (Damija);
  • Izin Pemakaian Tanah Daerah Manfaat Jalan (Damaja);
  • Izin Pemakaian Tanah Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja);
  • Izin Pengelolaan Parkir;
  • Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta;
  • Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;
  • Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
  • Izin Penggabungan Sekolah(Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta);
  • Izin Perubahan Nama dan/atau bentuk Sekolah(Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta);
  • Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  • Izin Penyelenggaraan Kursus;
  • Izin Prinsip Penanaman Modal;
  • Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  • Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;dan
  • Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal.

Non Perizinan :
  • Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Pangan;
  • Persetujuan Perluasan Tanaman Pangan;
  • Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Tanaman Pangan;
  • Persetujuan Perubahan Jenis Hortikultura;
  • Persetujuan Perluasan Hortikultura;
  • Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Hortikultura;
  • Tanda Daftar Produksi Benih Hortikultura;
  • Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
  • Surat Keterangan Pendaftaran Penangkar Benih Tanaman Pangan;
  • Surat Keterangan  Tanda Daftar Bibit/BenihTanaman Kehutanan;
  • Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;
  • Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  • Persetujuan Perubahan Luas Lahan Perkebunan;
  • Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan;
  • Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Perkebunan;
  • Persetujuan Diversifikasi Usaha/Tanaman;
  • Rekomendasi Pembuatan, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha;
  • Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan;
  • Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
  • Tanda pendaftaran Perikanan Rakyat;
  • Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup;
  • Rekomendasi Pendaftaran Pakan;
  • Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bibit (DOC,Straw, Bibit Ternak/ Ternak);
  • Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan;
  • Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi;
  • Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan antar Provinsi;
  • Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara;
  • Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;
  • Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen, Importir, dan Eksportir);
  • Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan;
  • Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Provinsi;
  • Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Provinsi;
  • Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Negara;
  • Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Negara;
  • Persetujuan Prinsip Budidaya Ternak;
  • Persetujuan Prinsip Budidaya Pembibitan;
  • Persetujuan Prinsip Budidaya Rumah Potong Hewan;
  • Sertifikat Laik Sehat Hotel;
  • Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
  • Sertifikat Laik Sehat Kantin;
  • Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;
  • Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
  • Sertifikat Laik HygieneSanitasi Rumah Makan dan Restoran;
  • Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga    (SPP-IRT);
  • Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
  • Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan
  • Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing.

 

BPMPTSP Melayani Perizinan Secara Online

Barbagai cara dan Inovasi baru dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan  percepatan dan mempermudah pelayanan perizinan satu pintu, salah satu yakni Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) resmi me-launching dua pelayanan perizinan dengan sistem online di Kantor BPMPTSP Kabupaten Bogor. 

Peresmian dan launcing dua pelayanan perizinan sistem online ini juga bertepatan dengan hari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Seluruh Indonesia dan Hari Peringatan RA Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Dua pelayanan perizinan yang bisa dilakukan melalui sistem online yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

Agar pelayanan dengan sistem online ini bisa optimal, BPMPTSP telah menyiapkan tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap melayani masyarakat, BPMPTSP juga dengan rutin melakukan pembinaan melalui kegiatan in house training untuk meningkatkan kualitas SDM di BPMPTSP. Tahun ini in house training akan dilaksanakan sebanyak delapan kali, para pegawai di BPMPTSP diberikan pelatihan dengan materi berbagai hal-hal baru mengenai pelaksanaan, aturan lama, strategi, hukum serta pola-pola cara pelayanan perizinan yang baik. Karena kita tahu perkembangan peraturan pelayanan perizinan dipusat bergerak sangat cepat dan dinamis, sehingga kita harus bisa menyesuaikan. 

Bertepatan dengan menyambut hari perizinan satu pintu seluruh Indonesia, BPMPTSP juga memiliki program lima jenis pelayanan perizinan Empat Jam Selesai. Yakni, Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Perpanjang Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan ini sudah berjalan sejak Februari hingga November 2016 mendatang, BPMPTSP siap melayani kebutuhan masyarakat khusus untuk pelayanan perizinan empat jam selesai bisa dilakukan setiap hari senin pada minggu 2,3 dan 4. 

Harapan BPMPTSP kedepan pelayanan perizinan bisa meningkat lebih baik dan seluruh perizinan di BPMPTSP Kabupaten Bogor bisa berstandar ISO 9001:2008, saat ini hanya 31 jenis izin yang berstandari ISO 9001:2008 dan tahun 2016 ini direncanakan 15 jenis izin yang akan menjadi ISO . 



KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN  BOGOR

Ir. Yani Hassan
Pembina Utama Muda
NIP. 1962 1226 199003 1 004
Diberdayakan oleh Blogger.