Ads

MoU Tramtibum Wilayah Perbatasan

MoU Tramtibum Wilayah perbatasan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tanggerang dan Kabupaten Lebak  

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Guna meningkatkan kapasitas, menyamakan visi, misi, persepsi dan interprestasi serta menjalin sinergitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan yakni penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan rapat koordinasi dan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tramtibum di wilayah perbatasan dengan Satpol PP Kabupaten Tanggerang dan Satpol PP Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Kasat Pol PP Kabupaten Tanggerang Dan Kasat Pol PP Kabupaten Lebak dan disaksikan oleh masing-masing jajarannya serta seluruh Kanit Satpol PP dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor di ruang rapat kantor Satpol PP Kabupaten Bogor, di Jalan Aman nomor 4, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Kamis (17/11/16).

Dalam sambutannya, Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Drs. H. Herdi Msi mengungkapkan, pihaknya menyambut baik adanya kerjasama ini dan diharapkan bisa sama-sama dalam menegakkan Perda, penyelenggaraan trantibum serta meningkatkan kapasitas seluruh kesatuan Satpol PP dan kesamaan persepsi serta tindakan dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif dan mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya gangguan trantibum di daerah perbatasan serta memantapkan jalinan kerjasama semua pihak. "Karena kedepannnya, penegakan perda dan juga tibum ini dihadapkan dengan kondisi yang selalu berubah dan dihadapkan dengan berbagai tantangan estalasi keamanan, belum lagi sifatnya yang nasional,"ungkapnya. 

Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Hendi Yana menyampaikan sebagai penegak Perda, Satpol PP juga memiliki kewajiban membina masyarakat khususnya linmas di tingkat desa atau kelurahan karena mereka sangat dibutuhkan untuk pengamanan langsung dilingkungan, mereka juga sangat dibutuhkan bantuannya untuk menangani pengamanan salah satu contohnya dalam pemilihan kepala Daerah. "Karena linmas atau pun Hansip adalah petugas yang formal yang bisa masuk ke Ring 1 atau di area tempat pemilihan langsung. "karena itu, mereka harus kita bina terus jangan sampai sikap, wawasan pengetahuan dan keterampilan linmas berbeda,"paparnya. 

Dirinya menjelaskan, berbagai kendala anggotanya dalam melaksanakan tugas dilapangan seperti dalam penanganan penertiban bangunan yang tidak bisa langsung ditangani karena prosedural dan harus menunggu berbagai tahapan diantaranya, protap serta kajian teknis dari tim ahli tehnis sehingga menimbulkan asumsi publik yang negatif. "Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat kinerja Satpol PP dilapangan sebagai salah satu contohnya, alat berat yang dipinjam dari Dinas Pekerjaan umum dan hanya dua unit, berbeda dengan Kabupaten Tanggerang yang cukup banyak, ada 8 unit. Inilah salah satu Pekerjaan Rumah (PR) Satpol PP Kabupaten Bogor,"tukasnya. (adv)

Diberdayakan oleh Blogger.