Sistem Shift Angkot

KOTA - Pemberlakuan sistem Shift untuk angkutan kota dianggap penghasilan pengemudi tidak akan berkurang.

Transportasi telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat modern. Apalagi jika menyangkut transportasi publik. 


Ketersediaan transportasi publik yang komperhensif akan sangat mempengaruhi mobilitas sebuah kota. Di kebanyakan kota besar baik di Indonesia maupun di seantero dunia, transportasi publik menjadi permasalahan serius. 

Kemacetan lalu lintas, kecelakaan dan kesemrawutan jalan telah menjadi hal yang rutin di kota Bogor dan sekitarnya. Kondisi ini secara umum memang disebabakan oleh ledakan jumlah kendaraan bermotor. 

Perkembangan kepemilikan kendaraan yang pesat akibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat, namun tidak diimbangi dengan pembangunan jaringan jalan.

Hal itu diakui Walikota Bogor Diani Budiarto,  bahwa, rasio ketersediaan panjang jalan di Kota Bogor terhadap luas wilayah masih sangatlah minim. Sampai dengan akhir 2012, ruas panjang jalan di Kota Bogor hanya mengalami penambahan sekitar 1,34 km atau 628.591 km dari semula sepanjang 627,251 km. 


“Penambahan panjang jalan di tahun 2012 memang hanya didukung pembangunan ruas jalan R-3 saja,” katanya.

Kendati begitu, upaya untuk mengurai kemacetan di Kota Bogor,  tambah Walikota Diani Budiarto, pihaknya telah melakukan berbagai  upaya termasuk didalamnya penerapan sistem shift bagi trayek angkutan kota (Angkot) dan trayek Angkutan Perkotaan (AKDP). 


Penerapan sistem shift ini  telah dilakukan  sejak tahun 2009 silam. Hingga tahun 2012 lalu Pemkot Bogor telah berhasil menerapkan sistem operasi bergilir atau sitem shift bagi angkot sebanyak 16 trayek masing-masing 13 trayek angkutan dalam kota dan 3 trayek Angkutan Perkotaan (AKDP).

Banyak kalangan mengakui, tekad pemkot Bogor untuk mengurai kesemerawutan kota telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Sejak tahun 2009 silam, Pemkot Bogor melalui Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) bersama Organda Kota Bogor mulai memperkenalkan sistem beroperasi secara bergilir (sistem shift) bagi angkot. 


Dengan sistem ini, kendaraan angkot dalam jumlah yang sama pada suatu trayek ditugaskan pada shift “A” atau “B”, dan juga di beberapa trayek shift “C”. Di mana sistem shift A dan B diterapkan, pada hari-hari tertentu hanya kendaraan shift A yang beroperasi, sedangkan kendaraan shift B hanya beroperasi di hari-hari lain. 

Dengan sistem ini telah berhasil memperbaiki keadaan, antara lain, jumlah angkot yang setiap hari bersaing pada trayek yang sama berkurang separuh, sehingga persaingan sopir angkot saat mengemudi tidak lagi seperti sebelumnya.

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun dari para pengemudi angkot di Kota Bogor menyebutkan, pendapatan dari ongkos pengguna jasa atau penumpang yang masuk pada setiap shift berlipat ganda. Kendati setiap pengemudi dan kendaraan hanya beroperasi separuh dari seluruh shift, namun  jumlah pendapatan tidak berkurang.  


Hingga saat ini penerapan sistem shift bagi angkotdi Kota Bogor tercatat sudah 16 trayek. Jumlah sebanyak itu terdiri dari 13 trayek angkutan dalam kota dan 3 trayek angkutan perkotaan (AKDP). Jika hal ini dikonversi dengan jumlah kendaraan angkot, maka angkanya telah mencapai 1.154 unit kendaraan,  terdiri dari sebanyak 792 unit angkot atau 23,21 % dari 3.412 unit angkot yang ada,  serta 361 unit angkutan perkotaan AKDP atau 7,77% dari jumlah sebanyak 4.644 unit angkutan perkotaan AKDP.

Harus  diakui, upaya yang telah dilakukan pemkot Bogor untuk mengurai kesemerawutan kota selama ini memang berdampak positif, baik terhadap kondisi lalu lintas maupun kesemerawutan Kota. Selain itu berkurangnya persaingan para sopir saat mengemudi angkot, karena penerapan sistem shift ini tidak mengurangi  penghasilan rutin mereka.

Walikota Bogor Diani Budiarto, untuk meningkatkan fasilitas lalu lintas dan mendukung managemen rekayasa lalu lintas. Pada tahun 2012 lalu, telah dilaksanakan pembangunan dan pemasangan 75 unit rambu lalu lintas, 9 unit rambu pengarah dan petunjuk jalan (RPPJ)  dan 2 unit rambu petunjuk. Selain itu, telah dibangun sepanjang 88 meter pagar pengaman, 1.575 meter persegi marka jalan, 1 lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) serta 132 unit papan nama jalan.

Guna memudahkan pengawasan sekaligus kelancaran lalu lintas, pemkot Bogor juga telah memasang sebanyak 6 unit Closed Circuit Television (CCTV) lalu lintas. CCTV tersebut masing-masing ditempatkan di simpang Pancasan Bogor Barat, perbatasan Ciawi Bogor Timur, simpang Cipaku Bogor Selatan, simpang Ekalokasari Bogor Timur, Jalan Suryakencana dan Jalan Kapten Muslihat di Bogor Tengah.

Pada saat yang sama, kata Diani Budiarto, pelayanan bis Trans Pakuan terus memperoleh respon positif dari warga masyarakat. Hal  tersebut tergambar dari jumlah pengguna jasa atau penumpang bus Trans Pakuan. Selama kurun waktu tahun 2012  tercatat 1.509.440 pengguna jasa atau penumpang. Jumlah sebanyak itu, naik sebanyak 46,44% dari jumlah  tahun 2011  yang hanya sebanyak  1.030.718 orang, ungkapnya.

Manurut para pakar lalu lintas, permasalahan ketersediaan transportasi publik tentunya membutuhkan sebuah pendekatan yang komperhensif. Karena, masalah transportasi akan memberikan implikasi yang signifikan pada sektor lain. Ekonomi, budaya, pendidikan bahkan juga mempengaruhi tingkat kriminalitas. Bagi Kota Bogor, sebagai salah satu kota yang berkembang pesat, tentu tak luput dari permasalahan transportasi, hal inilah yang menjadi perhatian serius pemkot Bogor sejak tahun 2009 silam.


Kendati ada kesan lamban, namun program mengurai kesemerawutan kota telah membuahkan hasil yang cukup signifikan..


Memang Kecenderungan umum, banyak kebijakan publik yang mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, implementasi dan evaluasinya. Pola top down ini memiliki banyak kelemahan. Menurut Prof. Selo Soemardjan dalam tulisannya berjudul Good Governance (Jurnal Ekonomi Rakyat, No.4/Juni/2002) menggambarkan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan dengan memperhatikan aspek budaya lokal adalah karakter utama good governance.

Harus dikaui, pemkot Bogor  dalam menerapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan transportasi publik selalu  melibatkan masyarakat. Baik itu masyarakat pengguna jalan, maupun aktor dalam pelaksanaan pelayanan transportasi publik. Seperti, sopir, pengusaha angkutan, dan masyarakat.


Sebelum penerapan sistem shift diimplementasikan, pemkot Bogor dalam hal ini pihak DLLAJ bekerja sama dengan Organda Kota Bogor telah melakukan sosialisasi program, baik di kalangan pengusaha angkutan, pengemudi dan masyarakat, juga di kalangan pelajar dan mahasiswa. Boleh jadi, ketika program ini diaplikasikan dilapangan, sama sekali tidak menimbulkan kejolak yang berarti. 

Kebijakan pengelolaan dan pengembangan transportasi publik  di Kota Bogor hanya bersandar pada data statistik dan opini ahli, berkecenderungan menimbulkan bias, dan tentunya banyak pihak yang merasa tidak puas. (M.Samhudi Tanara)


JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :



Dikirim oleh Al Sabili pada 15.41. dan Dikategorikan pada . Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
Kang Lintas
Kang Lintas Kang Lintas Kang Lintas

2010 Berita Bogor. All Rights Reserved. - Designed by Berita Bogor