Penangguhan Pemberlakuan UMK 2013

CIBINONG - Permohonan penangguhan Upah Minimum Kerja (UMK) 2013 sebesar Rp2.002.000 oleh 103 perusahaan disetujui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor.
 
“Perusahaan yang meminta penangguhan itu, merupakan perusahaan padat karya atau garmen. Penangguhan UMK hanya diberi kesempatan sampai akhir tahun 2013,” terang Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinsosnakertrans, Zaki Budiman.

Menurutnya, Sejumlah 103 perusahaan itu terdapat 93.927 buruh, dan kebijakan UMK juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.  Alasan perusahaan itu guna mempertimbangkan efisiensi agar kegiatan produksi dapat terus berjalan.

Ketua DPC Forum Serikat Pekerja (FSP) Kabupaten Bogor, Sukmayana yang mengatakan, masih banyak cara ditempuh selain mem-PHK. Di antaranya penghapusan jam kerja lembur atau beban pengeluaran ditekan. ”Sehingga tak mesti memecat untuk efisiensi,” terangnya.

Hal senada diutarakan Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor, Nadi Harza. Pihaknya bisa memaklumi selama pengajuan permohonannya sesuai dengan mekanisme.

“Tapi jika sampai akhir tahuan ini l03 perusahaan itu belum juga menerapkan UMK sesuai perintah Gubernur kita akan demo besar-besaran,” katanya.

Dia juga mengatakan, soal adanya PHK dengan alasan efisiensi, tidak bisa dikaitkan dengan kenaikan UMK. “Itu alasan mengada-ada. Perusahaan itu bukan tidak kuat bayar gaji buruh, tapi ketidakmampuan perusahaan untuk produksi. Gaji buruh paling hanya 10 persen dari biaya perusahaan,” jelasnya.




JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :



Dikirim oleh Al Sabili pada 19.33. dan Dikategorikan pada . Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
Kang Lintas
Kang Lintas Kang Lintas Kang Lintas

2010 Berita Bogor. All Rights Reserved. - Designed by Berita Bogor