Bupati Bogor Prihatin Banyak Penyelewengan


CIBINONG - Banyaknya pengembang nakal yang belum menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor diakui oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Dirinya merasa prihatin atas ulah para pengembang ini, seharusnya para pengembang menyadari fungsi fasos fasum bagi masyarakat.

“Dari seluruh pengembang yang ada, sebagian besar memang belum menyerahkan fasos fasum kepada Pemkab Bogor. Untuk itu Pemkab Bogor melalui Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman akan menempuh langkah strategis untuk mengatasi hal itu,” katanya.

Pernyataan Bupati ini diamini oleh Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, Ir. Yani Hasan. Menurut Yani dari ratusan pengembang yang ada di bumi tegar beriman masih ada sekitar 80 persen yang belum menyerahkan fasos fasum.

“Dari ratusan pengembang yang ada, baru sekitar 20 persen yang menyerahkan fasos dan fasumnya, sisanya belum. Sebagian masih dalam proses,  sebagian lagi belum sama sekali. Untuk itulah kami merasa perlu untuk membuat raperda mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Bogor ini,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan ini, dalam Raperda tersebut telah diatur jenis-jenis sarana, prasarana, utilitas (fasos-fasum) yang harus diserahkan, kriteria, tata cara penyerahan, pengelolaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana,  dan sanksi administratif.

“Kami berharap rancangan perda penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Bogor ini kedepannya dapat memberikan jaminan ketersediaan fasos fasum bagi kepentingan masyarakat dilingkungan perumahan dan permukiman yang berkepastian hukum,” pungkasnya.

Sementara itu sarana, prasarana dan utilitas yang dimaksud tersebut antara lain jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, drainase, tempat pembuangan sampah, sarana perniagaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau, sarana parkir, jaringan listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum.

Dimana setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan sarana, prasarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40 % (empat puluh per seratus) dari luas lahan. Sedangkan jenis dan luasannya ditetapkand alam keputusan Bupati dalam pengesahan site plan.

Sebelumnya anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor, Supriyanto berharap Pemkab bisa tegas dan memperjelas perjanjian dengan pihak pengembang terkait penyerahan fasos fasum. “Hal ini kan sudah diatur dalam Permendagri No 10 tahun 2010 tentang penyerahan fasos dan fasum. Jadi devoleper jangan  dibiarkan saja tidak menyerahkan fasos dan fasum yang lama-lama bisa hilang dan beralih fungsi, mereka harus diberi sanksi tegas,” tandas dia.


Penyelewengan Proyek Irigasi

CIJERUK - Karena sudah terbongkar ke publik maka kasus dugaan penyelewengan proyek peningkatan fungsi jaringan irigasi yang melewati Desa Cijeruk, Cibalung dan Tajurhalang kian memanas.Bahkan, Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor dengan pihak kontraktor saling tuding.

Kepala UPT Pengairan dan Irigasi wilayah Ciawi, Nana Johana mengatakan, pihak konsultan pengawas lemah dalam melakukan pengawasan proyek irigasi di Kecamatan Cijeruk.

“Setiap proyek pemerintah sudah jelas ada konsultan pengawas. Jadi, apabila ada penyimpangan dalam pengerjaannya, itu merupakan lemahnya pengawasan dari pihak terkait,” terangnya.

Seharusnya, kata dia, pengawasan dari konsultan pengawas lebih maksimal sehingga dalam pengerjaan proyek tidak keluar dari rencana anggaran biaya (RAB). “Jika pengawasan ketat, maka kecurangan tidak akan terjadi,” imbuhnya.

Kendati demikian, Nana memaklumi apabila dalam pengerjaan proyek irigasi di wilayah Kecamatan Cijeruk yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,9 miliar itu, pihak pemborong memakai batu kali yang ada di sekitar lokasi.

Sebab, jarak angkut dari jalan utama menuju titik pengerjaan berjarak sekitar 1,5 kilometer. “Kalau batu masih bisa ditolerir. Namun, jika menggunakan tanah merah sudah termasuk pelanggaran besar karena akan berdampak terhadap kualitas pengerjaan,” ujarnya.

Nana mengaku, pernah menerima pengaduan warga terkait penggunaan batu kali dan tanah merah dalam proyek irigasi yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat itu. Menurut dia, telah melaporkan hal tersebut namun belum ada tindakan. “Kami saat itu turun ke lokasi dan segera melaporkannya kepada  konsultan pengawas, namun belum ada tanggapan,” paparnya.

Sementara itu, Komisaris CV Riang Bangun Perkasa, Rudi G membantah, telah lari dari tanggung jawab. “Akan ditangani lagi. Kita bukan kabur dari tanggung jawab, tapi memang pekerjaan ditunda dahulu. Harusnya, semua pihak mendukung bukan malah menuding dan terkesan menyalahkan,” elaknya .


Komisi C Temukan Kejanggalan


CIBINONG - Menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat Kabupaten Bogor tentang pembangunan Taman Pemkab Bogor, Komisi C DPRD Kabupaten Bogor pun akhirnya turun tangan. Mereka langsung melakukan sidak ke lokasi pembangunan taman yang menelan biaya hingga Rp 3,6 miliar tersebut.

Meski sidak yang dilakukan oleh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bogor tersebut tanpa disertai oleh Ketua Komisi C, Wawan Risdiawan, namun sikap kritis tetap ditunjukkan oleh anggota Komisi C tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah temuan anggota komisi C terhadap bangunan yang telah ada di areal taman.

"Kita melakukan sidak ini karena banyak keluhan dari masyarakat tentang pembangunan taman. Dan memang, saat kita lihat dalam sidak, kondisi bangunannya sangat memprihatinkan," kata anggota Komisi C, Kamal Suparman.

Lebih lanjut politisi partai Demokrat Kabupaten Bogor ini menuturkan, pihaknya merasa kecewa dengan pembangunan taman Pemkab Bogor ini. Pasalnya, kondisi bangunan sudah mulai terlihat rusak. Sejumlah bangunan yang akan dijadikan kantor pengelolaan taman serta kantin, juga sudah mulai retak-retak. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan.

"Banyak ditemukan kerusakan pada bangunan yang sudah berdiri. Sepertinya banyak kesalahan dalam pembangunannya," ujarnya. Selain kerusakan pada bangunan, ujar Kamal Suparman, pihaknya juga akan melihat Rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek, karena banyak kejanggalan lainnya.

"Plafon bangunan sudah mulai ada yang rusak. Dan terlihat juga rangka atapnya menggunakan kayu. Apakah dalam RAB memang menggunakan kayu atau singalum, kita belum tahu. Nanti akan kita teliti," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota komisi C lainnya, Kukuh Sri Widodo. Politisi partai Gerindra ini membenarkan jika banyak kerusakan pada proyek taman tersebut. "Banyak kerusakan saat kita sidak. Dan ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor Rosadi Saparodin, membantah adanya kekurangan dalam pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, masyarakat bisa melihat hasil akhir dari pembangunan proyek ini. "Nanti lihat hasil akhirnya saja. Kalau sekarang kan masih dalam pembangunan," tandasnya.

Sebelumnya, DKP Kabuapten Bogor pada tahun 2011 lalu telah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,3 miliar untuk pembangunan tahap pertama proyek ini. Namun melihat hasilnya, masyrakat pun sangat kecewa. Pasalnya, banyak kekurangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karena itulah, Pemkab Bogor pun kemudian menggelontorkan kembali dana sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun 2012 ini.


Pengusaha Ingkar Janji


MEGA MENDUNG - Janji manajemen mega proyek Agung Podomoro Group yang dikelola oleh PT Prima Adhitiya Pratama  (PAP) di RT 06/03, Kampung Pabuaran, Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung tidak ditepati memicu warga kembali kembali protes.

Kemarin, warga mendatangi proyek menuntut agar perusahaan merealisasikan jalan lingkungan yang selama ini terbengkalai karena tak dilanjutkan perusahaan. Warga menilai, sejak keberadaan proyek warga Kampung Pabuaran dirugikan karena sulit masuk kompleks perumahan.

“Perusahaan telah ingkar janji,” ujar Gunawan (40) salah satu warga Pabuaran.

Menurut dia, masalah yang paling dirasakan warga yakni keberadaan tempat sampah, makam, saluran air dan jalan umum yang kini diurug sulit dilewati. Tak hanya itu, kata dia, sebagian rumah warga saat turun hujan mengalami kebanjiran.

Kades Sukamahi, Endang Rahmat mengaku, aksi yang dilakukan warga merupakan kekesalan terhadap perusahaan yang kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga menuntut realisasi pembangunan jalan lingkungan.

“Warga menuntut agar pembangunan jalan sepanjang 250 meter segera dibereskan perusahaan, karena sampai saat ini masih terbengkalai,” katanya.

Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Pemerintahan Kecamatan bersama Polsek Megamendung memediasi pihak PAP dengan warga sekitar. Hasilnya, disepakati tuntutan yang diutamakan dalam 10 hari kedepan yakni jalan untuk warga akan dikerjakan perusahaan.

“Hasil pertemuan kita dengan warga, sesuai kesepakatan yakni tuntutan terhadap jalan akan dikerjakan,” jelas salah seorang perwakilan PT PAP, Adi kepada wartawan. Hingga pukul 12:30, jalan menuju ke proyek PT PAP masih diblokir warga dengan menggunakan kayu dan spanduk berbagai tulisan.



IMB Terbit Tanpa Izin Lingkungan

BABAKAN MADANG - Kekecewaan warga Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang atas diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Sekolah YPEI Sentul City belum menemui titik terang. Pasalnya, laporan pihak warga ke berbagai pihak yang berkompeten di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor belum membuahkan hasil sesuai aspirasi warga.

Padahal berbagai elemen dan Ormas sudah membantu langkah - langkah penyelesaian melalui advokasi untuk kepentingan warga, diantaranya FKUB Kabupaten Bogor, PPMI Bogor Raya, FK-UMI, hingga FUI Bogor Raya.

"Kami juga sudah menemui beberapa anggota DPRD dan instansi terkait di Pemkab Bogor, termasuk Kades dan Camat sudah tahu persoalan ini sejak bulan puasa kemarin. Tapi, hingga saat ini warga belum memperoleh kepastian atas Tuntutan Cabut Izin IMB Gedung YPEI di kawasan Desa Cijayanti itu," keluh H. Abdullah kepada Berita Bogor, Selasa (11/9/2012).

Dia mengungkap masalah yang mulai mencuat semenjak pertengahan tahun 2011 silam hingga berita ini diposting secara rinci, baik kronologis maupun data otentik yang membuktikan kelemahan pihak Desa, Kecamatan, dan BPT Kabupaten Bogor dalam memproses IMB tersebut.

"Izin lingkungan yang dilampirkan oleh pihak YPEI tidak mencantumkan warga yang bersebelahan dengan lahan YPEI maupun tokoh warga. Ditambah lagi YPEI tidak melampirkan surat pernyataan Marcelle yang mengatasnamakan YPEI yang berjanji tidak akan meneruskan pembangunan gedung," tambah dia.

Dirinya mengaku sudah melaporkan pula keberadaan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah YPEI kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Didi Kurnia beberapa pekan lalu.

Terpisah, Ketua Forum Peduli Lingkungan (FPLK) Kabupaten Bogor, Eddy KS menuturkan kepada Berita Bogor bahwa salahsatu syarat mutlak permohonan IMB adalah melampirkan surat Izin Lingkungan yang ditanda-tangani oleh warga yang berbatasan dengan lahan yang akan dibangun dan para tokoh warga, lalu ditanda-tangani Rt/Rw dan Kades.

"Selain itu, wajib melampirkan fotokopi KTP dari setiap nama yang menandatangani surat izin lingkungan itu guna menghindari terjadinya manipulasi. Banyak aspek yang wajib dipenuhi untuk menerbitkan IMB agar dikemuadian hari tidak terjadi permasalahan," tambah Eddy KS.




Resort Taman Tirta Pakuan Disegel

CARINGIN - Lantaran belum memiliki izin, belasan  bangunan milik resort Taman Tirta Pakuan yang berlokasi di Kampung Cipopokol, Desa Pasirmuncang, Kecamatan Caringin, disegel  Satpol-PP Kabupaten Bogor. Dari 25 bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 20 hektar itu, 15 diantaranya belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kami meminta agar kegiatan pembangunan dihentikan, sebelum pihak pemilik menyelesaikan seluruh prosedur perijinannya," kata Kasi Dalops Satpol PP Kabupaten Bogor, Suryatin Saputra kepada wartawan.

Dijelaskannya, aktivitas pembangunan resort tersebut sudah berlangsung sejak sekitar setahun lalu.  Meski kerap diingatkan, kata dia, hingga kini pihak pemilik belum juga melengkapi persyaratan perijinannya. Bahkan, katanya, meski beberapa kali ditegur pihak Kecamatan Caringin, namun teguran tersebut tak pernah digubris.

"Teguran secara lisan dan tertulis telah beberapa kali dilayangkan pihak kecamatan.  Tapi  pemilik selalu mengabaikannya.  Karenanya, kami lakukan penyegelan," jelasnya.

Camat Caringin, Yudi Santoso membenarkan hal tersebut. "Sudah beberapa kali kami tegur, tetapi selalu tidak digubris oleh pihak pemilik. Dan persoalan ini, sudah kami serahkan ke Pemkab Bogor," imbuhnya.

Heri, perwakilan pemilik resort mengatakan, selain bungalow, di lokasi rencananya akan dijadikan kebun durian. "Selain itu, akan dibangun juga beberapa fasilitas pendukung lainnya. Seluruh persyaratan perizinan sudah kami penuhi, saat ini sedang dalam proses," singkatnya.


DAS Ciliwung Di Turap Pengembang


CIBINONG - CIBINONG - Bermula dari laporan salah seorang warga Rw 04 Kelurahan Sukahati, Soekarta (43),  yang terkejut saat melintas di jembatan Jalan Baru Cibinong ke arah perumahan Puspa Raya.

Pasalnya, kali Ciliwung yang bersebelahan dengan PDAM Tirta Kahuripan sudah ada pengerjaan proyek turap Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Selain perumahan Puspa Raya dan Graha Kartika Pratama, ada juga perumahan TNI Rw04 Kelurahan Sukahati dan perumahan BTN Rw08 Kelurahan Sukahati yang berbatasan dengan sungai Ciliwung.

"Bila dibandingkan dengan pengembang Perumahan Sukahati Indah (Inkopol) Rw19 Kelurahan Sukahati sangat jauh berbeda, dimana disepanjang aliran kali Ciliwung dijadikan lahan hijau dengan lebar kurang lebih 15 meter," tambahnya.


Terpisah, Ketua Gerakan Persaudaraan Putra Pribumi, Rahmat Gunawan, melalui pesan singkat, Rabu (12/9/2012) malam mendesak kepada pengembang untuk memenuhi prosedur perizinan pekerjaan turap itu.

"Bila sudah memiliki perizinan maka harus ditunjukan ke publik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman nantinya," ujar dia.

Tak sampai disitu, pihak Kepala Desa Bojongbaru mengaku belum menerima laporan otentik terkait pembangunan turap yang bersebelahan dengan lahan wisata air waterboom di kawasan pertokoan graha kartika.

"Coba cek kepada staf saya yang diperbantukan diperusahaan itu, sebab saya belum terima laporan resmi secara otentik dari pihak pengembang," ungkapnya saat ditemui wartawan dikantornya beberapa hari lalu.

Sementara seorang staf manajemen pengembang, Edi Sulistyo menyatakan pihaknya telah mengantongi perizinan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor. "Soal turap DAS Ciliwung yang berbatasan dengan pembangunan Water Boom dikawasan perumahan Graha Kartika Pratama sudah ada izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor," katanya, Rabu (12/9/2012) malam.

Saat dikonfirmasi ulang, Edi Sulistyo menolak diwawancarai wartawan. "Oh maaf saya tidak boleh menjawab ini," katanya sembari memutus pembicaraan.

Pantauan Berita Bogor di lokasi, semula Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Sukahati dan Kelurahan Bojonggbaru itu memiliki lebar melebihi beton tiang penyanggah jembatan Jalan Baru Cibinong. Namun, setelah adanya pembengunan Turap DAS Ciliwung oleh pengembang membuat ruas kali menyempit dan menjadi bertambah dangkal.  (*/als)









Editor: Michelle
Email: beritabogor2002@ gmail.com


























JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :



Dikirim oleh Al Sabili pada 21.59. dan Dikategorikan pada , . Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
Kang Lintas
Kang Lintas Kang Lintas Kang Lintas

2010 Berita Bogor. All Rights Reserved. - Designed by Berita Bogor