Perhutani KPH Bogor Gelar Penyuluhan Hukum

-->

BABAKAN MADANG- Dianggap masih adanya pelanggaran  hukum kehutanan maka pihak Perhutani KPH Bogor bekerjasama Kejaksaan Negeri Cibinong, Dinas Tata Ruang dan BPN Kabupaten Bogor mengadakan penyuluhan hukum bidang kehutanan yang bertempat di ruang serbaguna Kantor Kecamatan Babakan Madang, Selasa (6/3/2012). 


Diselenggarakannya acara penyuluhan tersebut agar masyarakat peduli akan lingkungan hutan dan alam sekitar serta menyadari akan dampak dari pelanggaran hukum. Kegiatan ini diikuti peserta yang berasal dari kecamatan Megamendung, Cisarua, Sukamakmur, Citeureup, Polsek Cisarua dan unsur LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Dalam sosialisasi itu dijelaskan, pihak KPH Bogor memberikan kebebasan kepada masyarakat yang ingin menggarap dan memanfaatkan lahan di kawasan Perhutani KPH Bogor dengan catatan ada perjanjian kerjasama yang diketahui oleh pihak kelurahan dan kecamatan. “Kami memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan dengan catatan tersebut,” ujar Ir Asep Rusnandar selaku Administratur KKPH Bogor.

Menurutnya apa yang dilaksanakan hari ini merupakan upaya  KPH Bogor dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Bogor guna upaya menjaga  kelestarian Hutan diwilayah Kabupaten Bogor, bagi  generasi anak cucu kita  yang akan datang. “Bisa kita bayangkan salah satunya sumber air bagi kebutuhan masyarakat tidak ada lagi, belum lagi dilihat dari aspek cuaca, dimana kondisi alam tidak lagi bersahabat, bencana baik longsor maupun banjir tentu bisa saja terjadi sepanjang tahun melibihi yang selama ini terjadi.” Jelasnya.

Dia juga menambahkan, pada tahun 2012 ini sudah ada upaya perkayaan jenis tumbuhan di kawasan hutan Babakan Madang, seperti Pinus, Akasia, Mahoni, Damar dan Sengon.  Pihaknya juga akan melaksanakan penyuluhan di wilayah kecamatan Jonggol dan akan mengundang peserta dari berbagai wilayah yang memiliki hutan lainnya.

Secara terpisah, saat ditanya mengenai manfaat apa yang dapat dipetik bagi warganya terhadap kegiatan sosialisasi ini, Camat Babakan Madang tidak melontarkan komentar sebagaimana pertanyaan. Sebab, dia mengaku pihaknya hanya menjadi tuan rumah saja. “Perhutani hanya meminjam tempat untuk penyuluhan di kantor kami, kebetulan memang kecamatan ini masih memiliki hutan,“ ucapnya.


Kesepakatan kerjasama penanganan hukum

Pada Nopember 2011 lalu, KPH Bogor juga telah melaksanakan penandatanganan kerjasama penanganan masalah hukum kasus-kasus tenurial dengan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Bogor, penandantanganan ini merupakan rangkaian kegiatan proses upaya KPH Bogor dalam rangka penyelamatan asset negara sebelumnya yang dilaksanakan antara KPH bogor dengan Kejaksaan Negeri Cikarang Bekasi.


Pada kesempatan Penandatangan kerjasama antara KPH Bogor dengan Kejari Kabupaten Bogor dilaksanakan di kantor KPH Bogor, dimana Ir Asep Rusnandar selaku Administratur KKPH Bogor mewakili Perum Perhutani, dengan  Soeripto Widodo SH, selaku Kepala Kejaksanaan Negeri Cibinong.

Dalam kesepakatan ini, dijelaskan pada butir-butir kesepakatan dimana Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor bersedia selaku mitra kerja dalam membantu proses bantuan hukum perdata dan Tata Usaha Negara.

Kasus tenurial yang saat ini ditangani KPH Bogor sejak tahun 1982 sebanyak 26 kasus dengan keluasan mencapai 1.128,39 ha tersebar dibeberapa wilayah KPH Bogor, dan tingkat penanganannya-pun berbeda beda.

Perhutani KPH Bogor yang memiliki kawasan hutan seluas 49.342,59 ha, dan hanya 12,55 % dari wilayah Administratif Kabupaten Bogor 298.838,30 ha, mendapat imbas dari pesatnya tingkat kebutuhan pembangunan. (as/mul-KPH Bgr)

JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :



Dikirim oleh Al Sabili pada 03.37. dan Dikategorikan pada . Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
Kang Lintas
Kang Lintas Kang Lintas Kang Lintas

2010 Berita Bogor. All Rights Reserved. - Designed by Berita Bogor